'MCK' para Wakil Rakyat ??

Dewasa ini tidak sedikit masalah-masalah di kalangan wakil rakyat menjadi sorot yang cukup menarik untuk di amati. Salah satunya adalah Proyek Sekjen dalam renovasi Toilet Gedung Nusantara I DPR dengan anggaran 2M. Proyek ini memang sedang menjadi perbincangan hangat di antara kalangan masyarakat Indonesia. Tidak hanya terdapat banyak Pro dan Kontra dari masyarakat, tetapi juga di kalangan wakil rakyat itu sendiri. Proyek ini dinilai sebagai penghamburan uang rakyat yang seharusnya tidak dilaksanakan. Tidak sedikit  masyarakat Indonesia kalangan bawah yang bahkan tidak mempunyai toilet atau sekedar MCK. Alangkah lebih baiknya uang anggaran tersebut digunakan untuk berbagai macam bantuan terhadap mereka. . Sekecil apapun bantuan yang nantinya diberikan kepada mereka, pastilah sangat mempunyai banyak arti untuk mereka.

Dari semua komentar yang masuk tidak ada satupun yang setuju terhadap rencana DPR. Mereka menganggap hal itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Dalam menghadapi tahun baru ini bukan kinerja yang mereka benahi, tetapi lebih fokus kepada proyek yang yang sangat tidak masuk akal, seperti renovasi toilet DPR Seharusnya wakil rakyat dapat memberikan contoh terhadap masyarakatnya. Pada kenyataannya wakil rakyat di Indonesia hidup dalam kemewahan dan sebagian rakyat hidup dalam kesengsaraan. Seharusnya yang dipikirkan oleh wakil rakyat bukan hanya ego semata untuk menuntut fasilitas-fasilitas mewah, tetapi mereka juga harus berpikir bagaimana caranya masyarakat Indonesia juga dapat merasakan fasilitas-fasilitas yang seperti mereka dapatkan. Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan yang layak, jaminan kesehatan bagi rakyat miskin, bantuan untuk masyarakat kurang mampu, dan masih banyak lainnya yang lebih penting dibandingkan masalah renovasi toilet.

Menurut keterangan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang berharap masyarakat menerima rencana renovasi toilet DPR, Ia tak mau anggota DPR harus menutup hidung karena toilet pesing. Selain itu ratusan toilet mampet dan kalau mampet 'barang' itu muncul, jadi tidak higienis dan tidak sehat, sehingga Priyo Budi Santoso meminta untuk kegiatan renovasi tersebut dimaklumi oleh masyarakat karena hal ini merupakan keperluan dasar minimal sehat. Akan tetapi alasan tersebut bukan alasan yang cukup untuk melaksanakan renovasi Toilet DPR. Apabila anggota DPR dapat menjaga kebersihan dengan baik dan bertanggung jawab maka hal tersebut tidak akan terjadi, karena diketahui bahwa baru tahun lalu toilet di gedung DPR diperbaiki.

Di pihak lain Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, menyatakan renovasi toilet gedung Nusantara I DPR sebenarnya tidak perlu dilakukan. Karena menurutnya, rakyat keberatan dengan rencana pembangunan apapun di DPR. Jika rakyat tidak mau ada perbaikan atau pembangunan apapun terkait sarana dan fasilitas di gedung parlemen, sebaiknya tidak perlu membangun atau memperbaiki apapun. Karena menurutnya sebagai wakil rakyat, kita juga harus mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat. Bukan hanya itu, Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) juga menilai bahwa ada pemborosan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam hal ini masyarakat tidak perlu terlalu khawatir karena Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR belum menyetujui rancangan proyek renovasi toilet DPR yang disiapkan Setjen DPR. Proyek senilai Rp 2 miliar ini bisa dibatalkan atas nama rakyat. Menurut keterangan Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2012), Dipa itu belum dibahas di BURT. Keputusan ini tergantung pada hasil rapat, apakah akan menghemat, menambah atau menghilangkan anggaran, yang pasti masih bisa dihilangkan. Nantinya BURT DPR akan mengundang tim teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kerusakan toilet, yakni apakah perlu diperbaiki total, atau direnovasi ringan. Akan tetapi masyarakat juga harus menerima kemungkinan terburuk apabila proyek ini nantinya akan disetujui oleh BURT.

Dari ulasan tersebut memang sudah jelas bahwa dalam proyek tersebut lebih banyak pihak yang menentang dan juga tidak sedikit yang menyetujuinya. Yang pasti adalah apapun keputusan yang di ambil akan banyak yang berharap keputusan tersebut diambil secara bijak dan tidak merugikan masyarakat Indonesia, khusunya rakyat tidak mampu. Harus diingat kembali bahwa pemerintahan adalah memang oleh, dari dan untuk rakyat, jadi sudah semestinya wakil rakyat harus lebih mengepentingkan kepentingan rakyat jauh di atas kepentingan mereka sendiri. Yang terpenting adalah kesadaran mereka bahwa masalah;masalah yang ada di Indonesia bukan hanya sekedar masalah ‘Toilet’.